Selasa, 08 November 2011

MDGs Point 4“ MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK”


BAB I
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG
Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia yaitu 31 per 100.000 kelahiran. Untuk itu pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB mengatasinya yaitu dengan membentuk MDGs. Dalam MGDs yang telah disepakati para pimpinan dunia, ada 8 tujuan (GOALs) yang ingin dicapai diantara tahun 1999-2015.
Untuk mencapai 8 tujuan MDGs ini harus jelas definisi dan konsep indikator yang akan digunakan,namun bagaimana penggunaan indiktornya (terutama definisi dan konsepnya) belum dijelaskan pada postingan tersebut, berikut penulis memposting indikator pencapaian MDGs untuk menurunkan angka kematian anak. Targetnya selama tahun 1990 – 2015  setidaknya dapat menjadi pedoman untuk daerah lain  dalam menurunkan angka kematian balita sebesar dua per tiganya.
Untuk mencpai target ini ada dua indikator dibuat yaitu,indikator global atau nasional untuk memonitoring pencapaian Target ke empat yaitu angka kematian balita, angka kematian bayi  dan proporsi campak pada bayi yang telah mencapai usia 1 tahun,dan indiktor lokal untuk memonitoring pencapaian target keempat yaitu pemantauan terhadap pencapaian target MDGs untuk tingkat lokal kabupaten/kota dan kecamatan yang dapat dilakukan dengan indikator proksi tertentu.
Pada dasarnya, tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah delapan pembangunan internasional , bahwa semua dari 193 PBB negara-negara anggota dan setidaknya 23 organisasi internasional telah sepakat untuk mencapai pada tahun 2015. Mereka termasuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan universal,mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, mengurangi kematian anak,meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit epidemi seperti AIDS, memastikan kelestarian lingkungan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dan yang akan kami bahas dari ke delapan point tersebut adalah mengenai point ke-4 yaitu menurunkan angka kematian anak.
Berbagai point penting MDGs tersebut adalah tugas berat bagi pemerintahan Indonesia, MDGs yang ditargetkan pada tahun 2015 telah sampai dan direalisasikan oleh negara-negara peserta MDGs, berbicara di tingkatan Indonesia, sekadar mengingatkan bahwa Indonesia, menurut UN  World Population Projection dan proyeksi Bapenna, tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 234 juta jiwa dan pada tahun 2010 menjadi 238 juta jiwa dengan laju penduduk kurun lima tahun terakhir mencapai 1, 26 persen, sebuah angka yang besar dalam populasi dunia dan menjadi point utama yang harus dibenahi dalam MDGs.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan Human Development Report 2010, AKB di Indonesia mencapai 31 per 1.000 kelahiran.. Angka itu, 5,2 kali lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Juga, 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan Filipina dan 2,4 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thailand. Karena itu, masalah ini harus menjadi perhatian serius.
Data Departemen Kesehatan, terdapat penurunan dalam jumlah kasus balita yang tergolong gizi kurang dan gizi buruk. Tahun 2004, jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk sebanyak 5,1 juta anak. 2006, jumlah balita gizi kurang dan buruk turun jadi 4,28 juta anak. Tahun 2007, angka kasus balita gizi kurang dan buruk menurun menjadi 4,13 juta anak.
Kasus malnutrisi masih menjadi masalah penting di Indonesia. Meski angka prevalensi malnutrisi anak menurun, namun masih tergolong tinggi. Prevalensinya mencapai 42%, di Srilanka yang memiliki tingkat pendapatan kotor per kapita (GDP) yang lebih rendah daripada Indonesia, tingkat prevalensi malnutrisi anaknya hanya 18%.





  • Upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera (Undang-undang No. 10/1992).
  • Keluarga Berencana (Family Planning, Planned Parenthood) : suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
  • WHO (Expert Committe, 1970), tindakan yg membantu individu/ pasutri untuk: Mendapatkan objektif-obketif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
Tujuan Program KB
Tujuan KB berdasar RENSTRA 2005-2009 meliputi:
  1. Keluarga dengan anak ideal
  2. Keluarga sehat
  3. Keluarga berpendidikan
  4. Keluarga sejahtera
  5. Keluarga berketahanan
  6. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
  7. Penduduk tumbuh seimbang (PTS)
Sasaran Program KB
Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN 2004-2009 yang meliputi:
  1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun.
  2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan.
  3. Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi (unmet need) menjadi 6 persen.
  4. Meningkatnya pesertaKB laki-laki menjadi 4,5persen.
  5. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien.
  6. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.
  7. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.
  8. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera-1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
  9. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional.
Ruang Lingkup KB
Ruang lingkup KB antara lain: Keluarga berencana; Kesehatan reproduksi remaja; Ketahanan dan pemberdayaan keluarga; Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; Keserasian kebijakan kependudukan; Pengelolaan SDM aparatur; Penyelenggaran pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan; Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
Strategi program KB terbagi dalam dua hal yaitu:
  1. Strategi dasar
  2. Strategi operasional

Strategi dasar
Strategi operasional
Program keluarga berencana memberikan dampak, yaitu penurunan angka kematian ibu dan anak; Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; Peningkatan kesejahteraan keluarga; Peningkatan derajat kesehatan; Peningkatan mutu dan layanan KB-KR; Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM; Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.
GIZI
Program penanggulangan balita gizi buruk atau gizi kurang harus dilakukan secara terpadu, bersinergi, berkelanjutan, dan berkemitraan melalui program yang melibatkan lintas program dan lintas sektor, serta berbasis prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu selain pemberian PMT, pemulihan balita gizi buruk dan gizi kurang harus didukung dengan strategi KIE yang efektif, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pemberian micronutrient, serta menumbuhkan potensi masyarakat untuk berprakarsa melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk memberikan kontribusi berupa bahan makanan, tenaga, atau uang.
Program Edukasi dan Rehabilitasi Gizi (PERGIZI) bertujuan untuk mengoptimalkan keberhasilan program peningkatan status gizi balita yang selama ini telah dilakukan, melalui kegiatan penyuluhan, pemberian makanan tambahan (PMT-Bersama), pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pemberian micronutrient, yang dilaksanakan secara terpadu bersinergi, berkelanjutan, dan berkemitraan melalui program yang melibatkan masyarakat, lintas program dan lintas sektor.
Program Edukasi clan Rehabilitasi Gizi (PERGIZI) merupakan model 'baru' yang berupaya untuk membantu, memfasilitasi, dan memotivasi ibu balita gizi kurang dan gizi buruk untuk meningkatkan status gizi anak dengan memanfaatkan potensi yang terdapat pada diri dan keluarganya melalui perubahan perilaku dalam merawat dan memberi makan anak. Jumlah sasaran PERGIZI yang aktif sampai minggu ke­12 adalah 109, yang terdiri dari 36 anak balita yang awalnya menderita gizi buruk dan 73 anak yang menderita gizi kurang, jumlah sampel yang mempunyai data lengkap hanya 97 anak balita yang terdiri dari 35 anak balita yang awalnya gizi buruk dan 62 anak balita yang awalnya gizi kurang. Anak balita sasaran PERGIZI yang mengalami peningkatan status gizi dari gizi buruk menjadi gizi kurang dan cenderung meningkat dan dapat dipertahankan mencapai 37,1%. Anak balita sasaran PERGIZI yang mengalami peningkatan status gizi dari gizi kurang menjadi gizi baik dan cenderung meningkat dan dapat dipertahankan mencapai 29,1%, terdapat 3,2% anak balita justru turun dan gizi kurang menjadi gizi buruk. Secara keseluruhan pada anak dengan status gizi awal gizi buruk dan gizi kurang setelah mengikuti kegiatan PERGIZI selama 12 minggu, sebanyak 31 anak (32,0%) mengalami peningkatan status gizi. Anak balita sasaran PERGIZI yang mempunyai nafsu makan baik meningkat dari 8,7% menjadi 78,4%. Morbiditas utama anak yaitu ISPA menurun dari 74,2% menjadi 43,3%. Peningkatan status gizi dan kesehatan anak yang tetap dapat dipertahankan secara tersirat menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan kemampuan ibu balita dalam merawat dan memberi makan anak.
Program Edukasi dlan Rehabilitasi Gizi (PERGIZI) yang meliputi kegiatan PMT bersama yang didukung dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pemberian micronutrient, penyuluhan cara merawat dan memberi makan anak dengan strategi yang tepat, serta menumbuhkan kontribusi dan partisipasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan anak balita.
PERGIZI merupakan model 'baru' dalam penaggulangan anak balita gizi kurang dan gizi buruk berbasis prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Model PERGIZI perlu dilanjutkan dan diterapkan di daerah lain yang mempunyai prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk tinggi (>20%) dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terencana dan sistematis, yang idealnya dilakukan selama 6 bulan.

IMUNISASI
Keterangan jadwal imunisasi rekomendasi IDAI, periode 2004:
Umur
Vaksin
Keterangan
Saat lahir
Hepatitis B-1
  • HB-1 harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir, dilanjutkan pada umur 1 dan 6 bulan. Apabila status HbsAg-B ibu positif, dalam waktu 12 jam setelah lahir diberikan HBlg 0,5 ml bersamaan dengan vaksin HB-1. Apabila semula status HbsAg ibu tidak diketahui dan ternyata dalam perjalanan selanjutnya diketahui bahwa ibu HbsAg positif maka masih dapat diberikan HBlg 0,5 ml sebelum bayi berumur 7 hari.
  • Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama. Untuk bayi yang lahir di RB/RS polio oral diberikan saat bayi dipulangkan (untuk menghindari transmisi virus vaksin kepada bayi lain)
1 bulan
Hepatitis B-2
  • Hb-2 diberikan pada umur 1 bulan, interval HB-1 dan HB-2 adalah 1 bulan.
0-2 bulan
  • BCG dapat diberikan sejak lahir. Apabila BCG akan diberikan pada umur > 3 bulan sebaiknya dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu dan BCG diberikan apabila uji tuberkulin negatif.
2 bulan
DTP-1
  • DTP-1 diberikan pada umur lebih dari 6 minggu, dapat dipergunakan DTwp atau DTap. DTP-1 diberikan secara kombinasi dengan Hib-1 (PRP-T)
Hib-1
  • Hib-1 diberikan mulai umur 2 bulan dengan interval 2 bulan. Hib-1 dapat diberikan secara terpisah atau dikombinasikan dengan DTP-1.
Polio-1
  • Polio-1 dapat diberikan bersamaan dengan DTP-1
4 bulan
DTP-2
  • DTP-2 (DTwp atau DTap) dapat diberikan secara terpisah atau dikombinasikan dengan Hib-2 (PRP-T).
Hib-2
  • Hib-2 dapat diberikan terpisah atau dikombinasikan dengan DTP-2
Polio-2
  • Polio-2 diberikan bersamaan dengan DTP-2
6 bulan
DTP-3
  • DTP-3 dapat diberikan terpisah atau dikombinasikan dengan Hib-3 (PRP-T).
Hib-3
  • Apabila mempergunakan Hib-OMP, Hib-3 pada umur 6 bulan tidak perlu diberikan.
Polio-3
  • Polio-3 diberikan bersamaan dengan DTP-3
Hepatitis B-3
  • HB-3 diberikan umur 6 bulan. Untuk mendapatkan respons imun optimal, interval HB-2 dan HB-3 minimal 2 bulan, terbaik 5 bulan.
9 bulan
Campak-1
  • Campak-1 diberikan pada umur 9 bulan, campak-2 merupakan program BIAS pada SD kelas 1, umur 6 tahun. Apabila telah mendapatkan MMR pada umur 15 bulan, campak-2 tidak perlu diberikan.
15-18 bulan
MMR
  • Apabila sampai umur 12 bulan belum mendapatkan imunisasi campak, MMR dapat diberikan pada umur 12 bulan.
Hib-4
  • Hib-4 diberikan pada 15 bulan (PRP-T atau PRP-OMP).
18 bulan
DTP-4
  • DTP-4 (DTwp atau DTap) diberikan 1 tahun setelah DTP-3.
Polio-4
  • Polio-4 diberikan bersamaan dengan DTP-4.
2 tahun
Hepatitis A
  • Vaksin HepA direkomendasikan pada umur > 2 tahun, diberikan dua kali dengan interval 6-12 bulan.
2-3 tahun
Tifoid
  • Vaksin tifoid polisakarida injeksi direkomendasikan untuk umur > 2 tahun. Imunisasi tifoid polisakarida injeksi perlu diulang setiap 3 tahun.
5 tahun
DTP-5
  • DTP-5 diberikan pada umur 5 tahun (DTwp/DTap)
Polio-5
  • Polio-5 diberikan bersamaan dengan DTP-5.
6 tahun.
  • Diberikan untuk catch-up immunization pada anak yang belum mendapatkan MMR-1.
10 tahun
dT/TT
  • Menjelang pubertas, vaksin tetanus ke-5 (dT atau TT) diberikan untuk mendapatkan imunitas selama 25 tahun.
Varisela
  • Vaksin varisela diberikan pada umur 10 tahun.















B.     TUJUAN
1.      Untuk mengetahui Angka Kematian Anak umumnya di Indonesia dan khususnya di kabupaten Lombok timur, NTB.
2.      Untuk mengetahui penyebab dari tingginya angka kematian anak di kabupaten Lombok Timur
3.      Untuk dapat memberikan solusi untuk menurunkan angka kematian anak di kabupaten Lombok Timur
C.     MANFAAT
1.      Bagi Indonesia khususnya di NTB
Dapat mengurangi angka kematian anak khususnya di NTB dengan solusi sesuai penyebabnya.
2.      Bagi institusi
Dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keterampilan mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam menurunkan angka kematian anak 
3.      Bagi mahasiswa
Dapat meningkatakan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang bermutu untuk mengurangi angka kematian anak





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.    Pengertian MDGs
MDGs (Millenium Development Goals) berasal dari Deklarasi Milenium) yang dihasilkan oleh PBB. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas martabat, kebebasan, kesetaraan, standar dasar hidup yang mencakup kebebasan dari kelaparan dan kekerasan, dan mendorong toleransi dan solidaritas.MDGs dilakukan untuk mengoperasionalkan gagasan ini dengan menetapkan target dan indikator pengentasan kemiskinan dalam rangka mencapai hak-hak yang diatur dalam Deklarasi pada waktu lima belas tahun yang ditetapkan.
Sasaran Pembangunan MDGs adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah MDGs, Sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
 Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
MDGs memiliki sasaran jelas dalam konsepnya, sebuah negara harus mampu melaksanakan beberapa point penting yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang setiap hari semakin parah, pemerataan pendidikan dasar, mendukung persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak yang tinggi akibat kurang tersedianya informasi dari pemerintah, meningkatkan kesehatan ibu, pencengahan terhadap penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya, menjamin kelangsungan lingkungan hidup dalam artian bahwa setiap negara harus mampu mensinergikan konsep pembangunan dan ketahan lingkungan hidup, serta  menjaga kemitraan global dalam paradigm perdangangan bebas.
Tujuan yang dipilih tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan individu kemampuan manusia dan kemajuan berarti untuk kehidupan yang produktif. MDGs menekankan bahwa kebijakan individu diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing, karena itu saran kebijakan yang paling bersifat umum.
 Berbagai point penting MDGs tersebut adalah tugas berat bagi pemerintahan Indonesia, MDGs yang ditargetkan pada tahun 2015 telah sampai dan direalisasikan oleh negara-negara peserta MDGs, berbicara di tingkatan Indonesia, sekadar mengingatkan bahwa Indonesia, menurut UN  World Population Projection dan proyeksi Bapenna, tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 234 juta jiwa dan pada tahun 2010 menjadi 238 juta jiwa dengan laju penduduk kurun lima tahun terakhir mencapai 1, 26 persen, sebuah angka yang besar dalam populasi dunia dan menjadi point utama yang harus dibenahi dalam MDGs.
Masalah besar yang dihadapi negara Indonesia saat ini adalah angka kematian anak yang tinggi.Sebagaimana MDGs sebagai deklarasi yang mengatur masalah kematian anak,sebaiknya Indonesia sebagai anggota dapat memanfaatkan keanggotaannya sebagai sarana bertukar pikiran dan dapat memecahkan masalah yang terjadi berkaitan dengan angka kematian anak yang terus meningkat.


B.     Pengertian Kematian anak
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi  lahir sampai bayi belum berusia  tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.
a.       Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
b.      Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.
Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.
Akaba (Angka Kematian Balita) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 sedang dan <20 rendah. Sedangkan Angka Kematian Post-NeoNatal dan Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.


BAB III
PEMBAHASAN
Berbagai point penting MDGs tersebut adalah tugas berat bagi pemerintahan Indonesia, MDGs yang ditargetkan pada tahun 2015 telah sampai dan direalisasikan oleh negara-negara peserta MDGs, berbicara di tingkatan Indonesia, sekadar mengingatkan bahwa Indonesia, menurut UN  World Population Projection dan proyeksi Bapenna, tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 234 juta jiwa dan pada tahun 2010 menjadi 238 juta jiwa dengan laju penduduk kurun lima tahun terakhir mencapai 1, 26 persen, sebuah angka yang besar dalam populasi dunia dan menjadi point utama yang harus dibenahi dalam MDGs.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan Human Development Report 2010, AKB di Indonesia mencapai 31 per 1.000 kelahiran."Angka itu, 5,2 kali lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Juga, 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan Filipina dan 2,4 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thailand.
Jika dispesifikkan lagi, AKB di NTB masih sekitar 61,2 per 1.000 kelahiran hidup jauh di atas nasional 35 per 1.000 kelahiran hidup dan angka itu terus ditekan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan program pemeriksaan ibu hamil secara teratur.
Angka Kematian Bayi tahun 2010 Dirinci Menurut Kabupaten/Kota
No
KABUPATEN/KOTA
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
(%)

1996
1999
2001
2002
2004
2005

1.
Lombok Barat
88,24
80,50
75,10
80,1
79,1
77,8

2.
Lombok Tengah
90,62
85,00
78,60
81,9
77,3
76,4

3.
Lombok Timur
102,05
93,50
82,30
81,3
80,5
75,9

4.
Sumbawa
71,57
66,00
63,80
79,2
75,0
72,8

5.
Dompu
80,14
75,00
71,40
72,7
72,7
70,5


NO
KABUPATEN/KOTA
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
(%)
1996
1999
2001
2002
2004
2005
6.
Bima
54,43
51,90
48,40
76,7
73,2
66,5
7.
Sumbawa Barat
-
-
-
-
76,8
74,5
8.
Kota Mataram
75,38
68,30
61,18
56,7
55,5
50,2
9.
Kota Bima
-
-
-
62,1
57,1
Total
75,38
68,30
61,18
73,5
73,2
61,2
 Sumber: Dinas Kesehatan NTB
Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lombok Timur yaitu di desa Korleko di dusun Gubuk Barat, jumlah KK sebanyak 403. Jumlah persalinan di polindes, puskesmas dan BPS sebanyak 30 orang,dan terdapat jumlah kematian bayi sebanyak 3 orang.Setelah dilakuakn penelitian lebih lanjut ditemukan faktor-faktor penyebab kematian anak diantaranya ikterus (bayi kuning),diare dan asma.
Dari permasalahan yang terjadi dibutuhkan pemecahan masalah yang sesuai sehingga dapat menekan angka kematian anak di Indonesia pada umumnya dan di NTB pada khususnya serta di wilayah sekitar tempat tinggal yaitu di desa Korleko kecamatan Labuhan Haji. Untuk mengatasi masalah angka kematian anak di Indonesia hendaknya pemerintah melalui program KB dapat menekan angka kelahiran yang banyak sehingga pemerintah dapat mengontrol kesehatan anak di negaranya dengan mengeluarkan dana untuk kesehatan terutama kesehatan anak yang cukup dan tidak dicampuri dengan korupsi oleh pihak-pihak yang dilibatkan sehingga keguanaan uang yang dicairkan pemerintah dapat digunakan sebagaimana mestinya yaitu meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia terutama kesehatan anak. Disini peran menteri kesehatan sangat dibutuhkan baik itu dalam mengadakan seminar-seminar, iklan, promosi kepada tenaga kesehatan dan lebih cermat dalam memilih tenaga kesehatan yang kompeten sehingga mampu menampung keluhan masyarakat dan selanjutnya dapat memberikan solusi yang tepat.  
Untuk mengatasi masalah angka kamatian anak di NTB hendaknya pemerintah daerah lebih memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit menjangkau kota untuk ke Rumah Sakit dan dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup. Lingkungan tempat tinggal masyarakat sebagai tempat interaksi anak juga senantiasa diperhatikan. Pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan terutama bidan juga lebih diperbanyak dengan mendatangkan ahli dalam bidangkesehatan anak.
Sedangkan untuk masalah angka kematian di Korleko, dusun Gubuk Barat, hendaknya lurah bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk rajin mengadakan posyandu anak untuk meninjau angka kesehatan anak dan mendapatkan imunisasi, bila perlu apabila ada orang tua yang tidak datang posyandu,  tenaga kesehatan senantiasa mendatangi ibu tersebut untuk memeriksa kesehatan anaknya. Lingkungan tempat bermain anak juga perlu diperhatikan, tenaga kesehatan terutama bidan juga senantiasa memberikan pengajaran dan konsling kepada ibu tentang tata cara pearawatan kesehatan anak, hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan anak, apa saja yang perlu dikonsumsi anak, apa saja yang orang tua lakukan untuk tetap menjaga kesehatan anaknya dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan menarik minat orang tua yang diberikan pengajaran. Baik itu disertai dengan gambar yang menarik sehingga orang tua anak akan mengerti dan tidak menutup kemungkinan akan melaksanakannya.








BAB IV
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Pada dasarnya MDGs adalah kerja sama yang saling menguntungkan bagi negara-negara pesertanya karena dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapai oleh suatu Negara secara bersama-sama. Seperti yang kami bahas disini adalah mengenai meningkatnya Angka Kematian Anak.
Pada dasarnya Angka Kematian Anak dapat dikurangi dengan cara mengurangi atau meniadakan factor-faktor penyebab dari kematian anak tersebut. Seperti telah dijelaskan di atas jumlah kematian anak di Indonesia masih sangat tinggi,begitu juga di NTB. Adapun solusi yang dapat kami berikan yaitu dengan membenahi pihak-pihak yang berada dalam pemerintahan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh presiden,peran menteri kesehatan juga sangat penting disini. Peran tenaga kesehatan juga perlu dipertanyakan apakah sudah melaksanakan kewajibannya atau tidak. Dan juga apakah kompetensi yang dimiliki sudah beik atau perlu bimbingan dan belajar untuk meningkatkan pengetahuannya.
B.     Saran
1.      Bagi Indonesia khususnya di NTB
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi angka kematian anak khususnya di NTB dengan solusi sesuai penyebabnya.
2.      Bagi institusi
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang keterampilan mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam menurunkan angka kematian anak  
3.      Bagi mahasiswa
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatakan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang bermutu untuk mengurangi angka kematian anak
DAFTAR PUSTAKA
Saifuddin, Prof. dr. Abdul Bari, SpOG(K), MPH, dkk. 2006. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; Jakarta.
Saifuddin, Prof. dr. Abdul Bari, SpOG(K), MPH, dkk. 2002. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; Jakarta.
Arjoso, S. Rencana Strategis BKKBN. Maret, 2005. BKKBN, 1999. Kependudukan KB dan KIA. Bandung, Balai Litbang.
NRC-POGI, 1996. Buku Acuan Nasional Pelayanan Keluarga Berencana. Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. www. bkkbn.go.id


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar